DATA KEMISKINAN : : KABUPATEN LOMBOK TENGAH


Persentase Penduduk Miskin di KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Persentase Kemiskinan (%) 29.29 27.77 27.1 26.52 27.98 25.74 22.32
Jumlah Penduduk Miskin 230,700 215,500 212,300 222,700 231,000 223,400 197,200
Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)
Data Jumlah Penduduk Miskin KABUPATEN LOMBOK TENGAH Tahun 2008

Pilih Kecamatan
No Nama Kelurahan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008

Sumber Data : Badan Pusat statistik (BPS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Hampir Miskin
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Miskin
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Sangat Miskin
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008

Peta Sebaran Jumlah Keluarga Miskin Tambahan
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008

Peta Sebaran Jumlah Total Kemiskinan
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008

Peta % in poverty
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008

Peta Average HH Size
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008

Peta Total citizen
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008

Peta Total HH (UMUM)
Sumber Data : Peta BPS 2007 dan Data Kemiskinan BPS 2008


Berita Daerah KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Forum Diskusi KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Data BPS VS Raskin

Data PPLS II (2011) yang diluncurkan tahun ini dan menjadi data dasar dalam penyaluran Raskin menuai banyak protes di NTB terutama dari Forum Kepala Desa khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Data dimaksud dinilai berbagai kalangan dibuat tanpa analisis yang mendalam terhadap indikator-indikator yang dijadikan sebagai parameter dalam menentukan kategori Rumah Tangga. Faktanya, data Rumah Tangga yg terdaftar sangat tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat terutama Rumah Tangga yang menjadi sasaran penerima jatah pada program Raskin. Oleh karena itu forum kepala desa di masing-masing kabupaten sepakat untuk mempertanyakan kejelasan data tersebut terlebih dahulu baru dapat menerima pasokan Raskin.
BPS menjelaskan bahwa data (penentuan dan pengurangan jumlah penerima Raskin) ditentukan berdasarkan kepada hasil sensus Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan BPS, sedangkan detail data (by name by addres) bukan BPS yang menyajikan akan tetapi TNP2K. Di sisi lain, beberapa kalangan menilai bahwa birokrasi untuk memperoleh data tersebut panjang dan menyulitkan. Padahal data PPLS dimaksud adalah data publik yang seharusnya dapat dikonsumsi publik tanpa ada persyaratan yang justru memberi kesan bahwa Pemerintah sengaja "merahasiakan" data dimaksud. Ironisnya, asumsi yang berkembang di masyarakat adalah, eksklusiv-nya data PPLS II karena sarat dengan ketidakakuratan.
Simpang siurnya data PPLS dan keberatan kepala desa untuk menerima data tersebut sebagai dasar penentuan sasaran program Raskin, menyisakan dua hal yaitu (1) masih enggannya masyarakat keluar dari kategori miskin, karena sudah terlanjur "pintar" dengan didikan pemerintah melalui program-program langsung yang bersifat "suapan"; (2) pemenuhan ambisi pemerintah agar program pengentasan kemiskinan yang digulirkan selama ini dinilai berhasil dengan gemilang.